ELIT POLITIK SIBUK BEREBUT KUASA, RAKYAT SIBUK BERTAHAN HIDUP
Ketika Drama Politik Mengalahkan Urusan Masa Depan Indonesia
Detik-news.com – Bekasi Kota, Ada yang sedang tidak beres dengan cara kita mengelola kehidupan berbangsa. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, perhatian publik justru terus tersedot pada drama politik di lingkaran kekuasaan. Para elite sibuk membaca gerakan lawan, menghitung kekuatan, mengatur strategi dan mempertahankan posisi. Sementara itu, jutaan rakyat masih sibuk memikirkan bagaimana membayar kebutuhan hidup, mencari pekerjaan, menyekolahkan anak dan memastikan keluarganya bisa makan esok hari.
Inilah ironi demokrasi kita. Mereka yang memiliki kekuasaan sedang sibuk memperebutkan pengaruh, sedangkan mereka yang memberikan mandat kekuasaan justru sering kali terlupakan.
Lihat saja perkembangan politik Indonesia sepanjang November 2026. Publik disuguhi berbagai peristiwa yang mengundang perhatian. Mulai dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mundurnya sejumlah tokoh PSI, hingga meningkatnya kesiapsiagaan personel TNI AL di Jakarta.
Kasus dugaan penyadapan menjadi salah satu persoalan paling serius. Dalam perkembangannya, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penyidik menduga aktivitas tersebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026 dengan sasaran sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat dan pengusaha.
Namun, kita perlu tetap berpegang pada prinsip hukum. Penetapan tersangka tidak sama dengan putusan bersalah. Semua dugaan harus dibuktikan melalui proses peradilan yang transparan dan adil.
Di sisi lain, pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membawa konsekuensi konstitusional yang serius. MPR kemudian menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih dan melantik pengganti pada 2 Desember 2026.
Belum selesai membicarakan persoalan tersebut, publik kembali dikejutkan oleh mundurnya Giring Ganesha, Raja Juli Antoni dan Isyana Bagoes Oka dari PSI.
Berbagai peristiwa ini memperlihatkan betapa dinamisnya hubungan kekuasaan di Indonesia. Kesetiaan politik dapat berubah. Koalisi bisa mengalami pergeseran. Jabatan dapat menjadi sumber ketegangan. Institusi negara pun berpotensi menghadapi tekanan politik.
Tetapi, ada satu pertanyaan yang seharusnya lebih sering kita ajukan.
Di tengah semua kesibukan elite tersebut, siapa yang sedang memikirkan nasib rakyat?
Politik Jangan Sampai Menjadi Reality Show Kekuasaan
Kalau kita mengikuti perkembangan politik setiap hari, terkadang rasanya seperti sedang menonton serial televisi yang tidak pernah selesai. Setiap episode menghadirkan konflik baru. Ada tokoh yang muncul, ada yang menghilang, ada yang menjadi kawan dan ada pula yang tiba-tiba menjadi lawan.
Media sosial mempercepat penyebaran setiap perkembangan. Potongan pernyataan pejabat menjadi viral. Analisis politik memenuhi linimasa. Pendukung masing-masing kelompok saling berdebat. Bahkan, masyarakat sering kali lebih sibuk membicarakan siapa yang menang dan siapa yang kalah daripada membahas persoalan yang benar-benar memengaruhi kehidupan mereka.
Di sinilah kita perlu kembali memahami hakikat politik.
Niccolò Machiavelli melalui pemikirannya tentang kekuasaan menjelaskan bagaimana penguasa berhadapan dengan kepentingan, strategi dan kebutuhan mempertahankan stabilitas negara. Pemikiran ini membantu kita memahami bahwa politik sering kali bergerak berdasarkan kalkulasi kekuasaan.
Namun, demokrasi modern tidak boleh berhenti pada logika mempertahankan kekuasaan.
Kekuasaan harus memiliki batas. Jabatan publik harus memiliki tanggung jawab. Institusi negara harus bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan masyarakat.
Max Weber menjelaskan bahwa negara modern memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah. Artinya, institusi seperti kepolisian dan militer harus bekerja dalam kerangka hukum, bukan berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok atau persaingan politik.
Karena itu, ketika institusi keamanan terseret dalam dugaan konflik kepentingan elite, kita tidak boleh menganggapnya sebagai persoalan biasa.
Kita membutuhkan kepolisian yang profesional, militer yang tunduk pada konstitusi dan pemerintahan yang terbuka terhadap kritik.
Demokrasi tidak boleh berubah menjadi panggung tempat kelompok kuat saling membagi pengaruh, sementara rakyat hanya menjadi penonton.
Rakyat Tidak Hidup dari Berita Politik
Coba kita keluar sebentar dari hiruk-pikuk Jakarta.
Di Kalimantan, masyarakat masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Data BNPB pada 21 Oktober 2026 menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah provinsi, termasuk Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Riau.
Lebih dari 481 hektare dari area sasaran penanganan di enam provinsi prioritas masih dalam proses penanganan. Di luar wilayah tersebut, BNPB juga mencatat area kebakaran lebih dari 1.044 hektare.
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan kebakaran, persoalan ini bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Mereka menghadapi ancaman kesehatan, gangguan aktivitas ekonomi dan penurunan kualitas udara.
Sementara itu, masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur, masih berjuang memulihkan kehidupan setelah gempa bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.
Data BNPB per 7 September mencatat 51.591 rumah telah diverifikasi dari 102.384 rumah yang menjadi sasaran pendataan. Sebanyak 2.382 rumah mengalami kerusakan berat, 7.276 rusak sedang dan 14.177 rusak ringan.
Bayangkan keluarga yang kehilangan rumah atau harus tinggal dalam bangunan yang rusak. Bagi mereka, yang paling penting bukan siapa yang sedang bertarung di Jakarta. Mereka membutuhkan kepastian bantuan, tempat tinggal yang aman dan kehidupan yang kembali normal.
Persoalan serupa juga terjadi di Sumatera. Setelah banjir besar pada akhir November 2025, pemerintah melaporkan rehabilitasi dan rekonstruksi telah mencapai 96 sampai 98 persen dari target per 26 Oktober 2026.
Kemajuan tersebut patut diapresiasi. Namun, masih ada infrastruktur yang membutuhkan penanganan. Beberapa jembatan daerah belum sepenuhnya pulih. Enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara juga masih memerlukan perhatian.
Angka pemulihan memang penting. Tetapi, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakah masyarakat sudah bisa menjalani kehidupan dengan aman dan layak.
Ekonomi Tumbuh, Tetapi Apakah Semua Orang Merasakannya?
Pemerintah sering menyampaikan angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,47 persen pada triwulan III 2026.
Angka ini menunjukkan aktivitas ekonomi masih berkembang. Namun, kita tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan.
Inflasi tahunan Oktober 2026 tercatat 3,23 persen. Inflasi kelompok pangan bergejolak mencapai 5,81 persen. Sementara itu, data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.
Rasio Gini juga tercatat 0,368. Porsi pengeluaran 40 persen penduduk terbawah hanya mencapai 19,22 persen.
Angka-angka ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan.
Bagi sebagian masyarakat, pertumbuhan ekonomi mungkin terlihat melalui pembangunan infrastruktur, investasi dan aktivitas bisnis. Namun, bagi keluarga berpenghasilan rendah, persoalan yang paling terasa adalah harga bahan pangan, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan sulitnya memperoleh pekerjaan dengan penghasilan layak.
Anak-anak muda membutuhkan kesempatan kerja. Keluarga membutuhkan penghasilan yang cukup. Pelaku usaha kecil membutuhkan akses modal dan pasar. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang tidak mempersulit kehidupan mereka.
Jadi, pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa persen ekonomi Indonesia tumbuh.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah siapa yang menikmati hasil pertumbuhan tersebut?
Jangan Sampai Kita Menjadi Penonton yang Mudah Dimanipulasi
Persoalan politik menjadi semakin rumit ketika masyarakat kehilangan kemampuan membedakan fakta, opini dan propaganda.
Setiap hari kita menerima begitu banyak informasi. Berita, video pendek, komentar tokoh politik, potongan pidato dan berbagai narasi berseliweran di media sosial.
Sayangnya, tidak semua informasi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagian orang langsung percaya karena informasi tersebut datang dari kelompok yang mereka dukung. Sebagian lainnya langsung menolak karena berasal dari pihak yang mereka anggap sebagai lawan.
Akibatnya, kebenaran sering kali dikalahkan oleh loyalitas kelompok.
Jürgen Habermas, melalui teori ruang publik, mengingatkan pentingnya komunikasi rasional dalam kehidupan demokratis. Masyarakat membutuhkan ruang untuk berdiskusi, bertukar argumentasi dan menguji informasi secara terbuka.
Prinsip ini sangat relevan dengan kehidupan digital kita.
Jangan sampai media sosial hanya menjadi tempat mempertahankan fanatisme politik. Jangan sampai kita lebih percaya pada informasi yang menyenangkan perasaan daripada informasi yang memiliki bukti.
Kita harus berani mengkritik pihak yang kita dukung. Kita juga harus bersedia menerima argumentasi yang benar meskipun berasal dari kelompok yang berbeda.
Demokrasi membutuhkan warga negara yang berpikir, bukan sekadar pengikut yang mudah digerakkan.
Kita perlu memahami bahwa kemampuan berpikir kritis tidak tumbuh secara otomatis. Pendidikan, akses informasi, kebebasan berpendapat dan kondisi ekonomi yang layak ikut menentukan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan kekuasaan.
Orang yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup tentu memiliki ruang yang terbatas untuk mengikuti seluruh persoalan politik.
Karena itu, membangun kesadaran publik juga merupakan tanggung jawab negara melalui pendidikan dan pemerataan akses informasi.
Ketika Agama Dijadikan Alat Kekuasaan
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu penggunaan agama untuk membangun loyalitas politik dan mengendalikan kesadaran masyarakat.
Agama seharusnya membantu manusia memahami nilai kehidupan, membangun kepedulian dan memperjuangkan keadilan. Namun, dalam praktiknya, simbol dan narasi agama terkadang digunakan untuk membenarkan kepentingan kelompok tertentu.
Kritik terhadap penguasa dapat dianggap sebagai tindakan melawan kehendak Tuhan. Ketidakadilan dapat dibungkus dengan ajakan untuk menerima nasib. Bahkan, perbedaan pilihan politik bisa berkembang menjadi permusuhan atas dasar identitas keagamaan.
Di sinilah kita perlu membedakan iman yang membebaskan dari praktik keagamaan yang memanipulasi.
Spiritualitas yang sehat seharusnya membuat manusia semakin peka terhadap penderitaan sesamanya. Iman seharusnya mendorong keberanian memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Agama tidak boleh kehilangan keberpihakannya kepada manusia.
Gereja, masjid, pura, vihara dan seluruh lembaga keagamaan perlu membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam kebencian politik.
Pemimpin agama juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan penguasa ketika kebijakan mereka merugikan masyarakat.
Kritik yang berangkat dari kepedulian terhadap keadilan merupakan bagian dari tanggung jawab moral warga negara.
Kita Membutuhkan Transformasi Kesadaran
Dalam kerangka Teori Transformasi Kesadaran yang saya kembangkan, persoalan Indonesia hari ini tidak cukup dibaca sebagai konflik antarindividu atau pergantian kekuasaan.
Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana manusia dan institusi memahami kepentingannya di tengah kehidupan bersama.
Ketika seseorang hanya melihat kepentingan dirinya, ia akan berusaha mempertahankan keuntungan pribadi. Ketika partai hanya melihat kepentingan kelompok, negara bisa dianggap sebagai alat untuk memperluas pengaruh. Ketika institusi hanya memikirkan kekuasaannya sendiri, kepentingan masyarakat dapat terabaikan.
Inilah bentuk kesadaran yang terpecah.
Transformasi kesadaran menuntut perubahan cara pandang. Kita perlu bergerak dari kepentingan pribadi menuju tanggung jawab sosial. Dari fanatisme kelompok menuju penghargaan terhadap perbedaan. Dari ambisi menguasai menuju kesediaan melayani.
Dalam perspektif ini, politik seharusnya menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan bersama.
Presiden tidak boleh menganggap kritik sebagai ancaman pribadi. Polisi tidak boleh menggunakan kewenangan untuk melindungi kepentingan tertentu. Partai politik tidak boleh memperlakukan negara sebagai milik kelompoknya. Pemimpin agama tidak boleh menjadikan umat sebagai alat mobilisasi politik.
Rakyat pun perlu keluar dari kebiasaan menjadi pendukung yang membenarkan semua tindakan tokoh idolanya.
Kita harus membangun kesadaran bahwa masa depan bangsa merupakan tanggung jawab bersama.
Indonesia Tidak Kekurangan Kekuasaan, Indonesia Membutuhkan Tanggung Jawab
Apakah Indonesia sedang menuju kemunduran?
Pertanyaan ini layak kita renungkan. Sebuah negara mungkin memiliki gedung pemerintahan yang megah, teknologi yang semakin maju dan institusi yang lengkap. Namun, semua itu tidak cukup jika masyarakat masih menghadapi ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan dan ketidakpastian hukum.
Kemajuan bangsa harus terlihat dari kualitas kehidupan warganya.
Apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik? Apakah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak? Apakah lingkungan terlindungi? Apakah hukum berlaku secara adil? Apakah generasi muda memiliki kesempatan membangun masa depan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui siapa yang memenangkan pertarungan politik hari ini.
Indonesia membutuhkan pembenahan institusi. Dugaan penyadapan harus diusut secara transparan dan sesuai hukum. Reformasi kepolisian harus memperkuat profesionalisme serta akuntabilitas. Penggunaan kekuatan militer harus memiliki dasar hukum dan pengawasan demokratis. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai konstitusi.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa penanganan bencana, perlindungan lingkungan, pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas.
Pada saat yang sama, masyarakat perlu mengambil bagian dalam menjaga demokrasi. Jangan menyerahkan seluruh masa depan bangsa kepada para elite politik.
Kita harus membaca lebih banyak, memeriksa informasi, berdiskusi secara sehat dan berani mempertanyakan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Jangan mudah terpesona oleh drama politik. Jangan pula menghabiskan energi untuk membenci orang yang berbeda pilihan politik dengan kita.
Sebab, setelah seluruh konflik kekuasaan selesai, rakyat tetap harus menjalani kehidupan yang sama. Mereka tetap harus bekerja, membayar kebutuhan hidup, membiayai pendidikan anak dan menghadapi berbagai persoalan sosial.
Jangan Biarkan Rakyat Menjadi Korban dari Ambisi Kekuasaan
Ada satu hal yang harus terus kita ingat. Kekuasaan berasal dari mandat rakyat. Karena itu, setiap jabatan publik harus memiliki orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Ketika para elite politik bertarung, kita tidak boleh kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan yang lebih besar.
Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan siapa yang akan menjadi Wakil Presiden, siapa yang akan memimpin partai, siapa yang akan mengendalikan institusi dan siapa yang akan memenangkan pertarungan politik.
Sementara itu, seorang ibu masih kebingungan membayar biaya sekolah anaknya. Seorang petani masih berhadapan dengan kerusakan lahan. Seorang korban bencana masih menunggu rumahnya diperbaiki. Seorang sarjana masih mengirimkan lamaran pekerjaan tanpa kepastian.
Mereka semua adalah warga negara yang memiliki hak atas kehidupan yang layak.
Negara harus hadir untuk mereka.
Kita tidak sedang membutuhkan lebih banyak drama politik. Kita membutuhkan kepemimpinan yang memiliki integritas, institusi yang profesional, hukum yang adil dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa lama ia mampu mempertahankan kekuasaan. Ukurannya adalah seberapa besar ia mampu memperbaiki kehidupan orang-orang yang dipimpinnya.
Dan ukuran keberhasilan sebuah negara bukan seberapa hebat para elite mempertahankan pengaruhnya. Ukurannya adalah apakah rakyatnya dapat hidup dengan aman, bermartabat dan memiliki harapan terhadap masa depan.
Jangan sampai para elite sibuk memenangkan pertarungan, sementara rakyat kehilangan masa depan.
Sebab, ketika kekuasaan kehilangan tanggung jawab dan rakyat kehilangan kesadaran kritis, demokrasi hanya akan menjadi formalitas. Negara mungkin tetap berdiri secara administratif, tetapi perlahan kehilangan makna sebagai rumah bersama.
Indonesia tidak boleh menjadi negara yang hanya sibuk mengurus kekuasaan. Indonesia harus menjadi negara yang sungguh-sungguh mengurus kehidupan manusia.
Penulis :
Dr. Dharma Leksana, M.Th., M.Si.

Dr. Dharma Leksana is a theologian, senior journalist, and pioneer of digital Christian media in Indonesia. He earned his Bachelor of Theology from the Faculty of Theology, Duta Wacana Christian University, Yogyakarta, in 1994, before pursuing a Master of Social Sciences (M.Si.) with a focus on media and society. He later completed a Master of Theology (M.Th.) with a thesis titled “Digital Theology: Translating the Missiology of the Church in the Era of Society 5.0.”
His academic journey reached its pinnacle with a Doctorate in Theology (D.Th.) from Dian Harapan Theological Seminary, Jakarta, graduating cum laude. His groundbreaking dissertation, “Algorithmic Theology: A Conceptual Map of Faith in the Digital Age,” introduced the concept of Algorithmic Theology as a new locus for contextualizing faith in today’s digital reality. Through this research, he argued that algorithms can be understood as a new locus theologicus, while the Logos – the Word of God – remains the central axis of Christian faith, even in an age dominated by algorithmic logic.
