KARAWANG, JAWA BARAT – Suasana di Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, kini memanas seiring memanasnya konstelasi politik Pemilihan Kepala Desa (Pildes) Pamekaran periode 2026–2034. Desa yang selama ini dikenal asri, damai, dan sebagai desa santri, kini kembali menjadi sorotan publik — namun bukan karena kebaikannya, melainkan karena berbagai tuduhan kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidaktransparansi yang mengemuka di tengah masyarakat.
Berbagai isu terkait pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyaluran aspirasi warga kini menjadi sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga tokoh agama di Desa Pamekaran. Kekhawatiran semakin menguat karena desa yang selama ini dikenal dengan kekompakan dan kerukunan warganya, kini terlihat semakin rentan dan terancam terpecah belah akibat memanasnya bola panas konstelasi politik Pildes Pamekaran.
Seorang tokoh masyarakat Desa Pamekaran yang menjadi narasumber dan meminta namanya tidak dipublikasikan, menyampaikan keprihatinannya secara mendalam.
“Sangat memprihatinkan. Desa Pamekaran itu dikenal asri, damai, dan desa santri. Kita semua hidup rukun, saling menghormati, dan menjaga kerukunan. Namun belakangan ini, suasana itu perlahan memudar. Ada kecurangan, ada ketidakjujuran, dan banyak hal yang tidak transparan — mulai dari anggaran, kegiatan, hingga aspirasi masyarakat yang seakan tidak didengar. Hal ini bukan hanya merugikan warga, tapi mulai memecah belah kita.”
Lebih lanjut narasumber tersebut menegaskan bahwa ketidaktransparansi dalam pengelolaan keuangan desa dan proses politik yang tidak bersih dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
“Kami tidak menuntut hal yang berlebihan. Kami hanya meminta keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Anggaran adalah uang rakyat, harus jelas masuk dan keluar. Proses pemilihan harus bersih, tidak boleh ada rekayasa atau kepentingan pribadi. Jika ini terus dibiarkan, kekompakan warga Desa Pamekaran yang sudah terjaga selama ini akan hancur begitu saja demi kepentingan sesaat.”
Kini, masyarakat Desa Pamekaran berharap pihak terkait dapat bersikap tegas dan adil dalam menindaklanjuti berbagai dugaan ketidaktransparansi tersebut. Mereka ingin agar proses Pildes Pamekaran 2026 berjalan bersih, demokratis, dan tidak merusak keharmonisan yang sudah menjadi ciri khas desa mereka selama ini. Masyarakat berharap Desa Pamekaran tetap menjadi desa yang asri, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, bukan desa yang terpecah karena kepentingan politik sesaat.
Redaksi : ROCHMAN.E S
About the Author
