
Gambar Ilustrasi
Oleh: Dharma Leksana, S.Th., M.Si ,
“Kekuasaan tanpa keadilan hanyalah tirani. Demokrasi tanpa dialog hanyalah panggung kebisingan.”
Pemandangan ribuan massa yang bertahan hingga larut malam di depan Gedung DPR/MPR beberapa hari terakhir ini bukanlah peristiwa kecil yang bisa dianggap sebagai “rutinitas demo tahunan.” Ada sesuatu yang lebih dalam: sebuah akumulasi kegelisahan publik yang merasa bahwa aspirasi mereka tidak dihiraukan, bahkan diremehkan. Demonstrasi bukanlah peristiwa yang lahir dalam ruang hampa; ia adalah letupan dari bara panjang yang terpendam di hati rakyat.
Hak Konstitusional, Bukan Gangguan
Dalam bingkai politik, demonstrasi adalah ekspresi sah yang dijamin UUD 1945. Pasal 28E menegaskan setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Maka, menyebut aksi massa sebagai sekadar “gangguan” adalah bentuk penyederhanaan yang keliru. Aksi massa adalah indikator sehatnya demokrasi, sekaligus alarm bahwa ada jurang komunikasi antara rakyat dan wakilnya.
Namun, yang sering luput adalah sikap elite yang justru menyulut api dengan ucapan-ucapan tidak bijak. Kritik yang sangat tepat boleh disebutkan : “Anggota DPR jangan asal bicara.” Kata-kata politikus adalah percikan api yang bisa menyulut amarah publik, apalagi di era digital ketika pernyataan bisa viral dalam hitungan menit.
Dari Distrust Menuju Krisis Legitimasi
Jika kita cermati, yang mendorong rakyat turun ke jalan bukan hanya isu sesaat—entah soal UU baru, insiden pelindasan ojek online, atau pernyataan pejabat—melainkan akumulasi rasa tidak percaya. Distrust inilah yang berbahaya. Begitu masyarakat tidak lagi yakin bahwa wakilnya sungguh mewakili, maka panggung demokrasi berubah menjadi panggung jalanan.
Inilah fase rawan. Bila dibiarkan, distrust berubah menjadi delegitimasi. Dan delegitimasi membuka jalan bagi kekacauan politik. Sejarah Indonesia mencatat: 1998 adalah titik di mana suara jalanan melampaui legitimasi politik formal. Apakah kita hendak mengulanginya?
Negara Jangan Hanya Hadir dengan Gas Air Mata
Dalam situasi genting seperti ini, pilihan negara untuk merespons dengan barikade, gas air mata, atau represi fisik justru akan memperdalam luka. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan. Aparat keamanan memang berkewajiban menjaga ketertiban, tetapi cara terbaik menjaga ketertiban adalah dengan memberi ruang aspirasi, bukan menutupnya.
Demokrasi membutuhkan kesabaran mendengar. DPR tidak boleh hanya membangun pagar beton setinggi 5 meter untuk menghalau rakyat, sementara hati mereka tetap tertutup dari suara rakyat.
Perspektif Teologis: Jeritan Sebagai Suara Kenabian
Sebagai seorang teolog, saya memandang aksi massa bukan hanya fenomena politik, melainkan juga fenomena moral. Di dalam Alkitab, para nabi seperti Amos, Yesaya, dan Yeremia berdiri di jalan-jalan kota, menyerukan keadilan dan menegur penguasa yang menindas. Jeritan rakyat selalu menjadi cermin nurani bangsa: ia bisa dimanipulasi, tetapi tidak bisa dipadamkan.
Kekuasaan, dalam pandangan iman, adalah mandat untuk melayani. Bukan untuk memuaskan ego kelompok, bukan pula untuk memperkaya diri. Ketika mandat itu diselewengkan, rakyat akan bersuara. Suara itu, betapapun riuh dan kacau, adalah suara kebenaran yang menuntut keadilan.
Perspektif sebagai Ketua Umum PWGI
Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI), saya melihat bahwa media dan jurnalis memiliki tanggung jawab moral untuk memberitakan aksi-aksi massa dengan adil, berimbang, dan tidak tendensius. Media tidak boleh sekadar memotret sisi kericuhan, tetapi juga harus menggali akar persoalan yang mendorong rakyat turun ke jalan.
PWGI berdiri di garis depan untuk mengingatkan rekan-rekan jurnalis agar mengedepankan jurnalisme etis:
- Menghormati martabat semua pihak (massa, aparat, maupun pejabat).
- Memberikan ruang bagi suara rakyat kecil, bukan hanya suara elite.
- Menghindari provokasi atau framing yang memperkeruh suasana.
Dengan demikian, pers berfungsi bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai mediator moral di tengah masyarakat yang bergejolak.
Tanggung Jawab Moral Kedua Belah Pihak
Namun, penting pula ditekankan: moralitas tidak hanya menuntut penguasa, tetapi juga massa. Unjuk rasa yang bermartabat adalah yang menegakkan nilai damai, bukan melempar batu atau membakar fasilitas publik. Etika publik harus dijaga bersama. Demokrasi yang sehat hanya lahir bila rakyat kritis namun tetap beradab, dan penguasa tegas namun tetap berbelas kasih.
Jalan Tengah: Dialog dan Musyawarah
Indonesia sejak awal berdiri di atas semangat musyawarah. Bung Karno dalam pidatonya di BPUPKI menegaskan: “Indonesia bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, tetapi untuk kita semua.” Maka, ketika jurang antara rakyat dan DPR semakin melebar, jalan keluarnya bukanlah represi, melainkan dialog.
Dialog yang tulus berarti DPR membuka telinga, membuka hati, dan bahkan berani mengubah keputusan jika memang tidak berpihak pada rakyat. Rakyat pun harus berbesar hati untuk mengakui jika aspirasi mereka sudah direspons dengan jujur.
Menguji Kematangan Demokrasi
Peristiwa demonstrasi di depan DPR hari-hari ini adalah ujian bagi kematangan demokrasi kita. Apakah kita akan memilih jalan kekerasan, yang berujung pada perpecahan? Ataukah kita mau memilih jalan dialog, yang membuka peluang bagi rekonsiliasi?
Sebagai bangsa, kita tidak boleh lupa bahwa demokrasi adalah proses belajar panjang. Ia selalu gaduh, penuh perbedaan, bahkan sering melelahkan. Tetapi, lebih baik kita berpeluh dalam gaduh demokrasi daripada terdiam dalam sunyi otoritarianisme.
Pernyataan Obyektif PWGI dan Teolog
Dengan demikian, posisi saya sebagai Ketua Umum PWGI sekaligus teolog adalah:
- Mendorong DPR dan pemerintah untuk merendahkan hati, membuka telinga bagi suara rakyat, dan menghindari komunikasi politik yang arogan.
- Mengajak massa demonstran untuk menyalurkan aspirasi secara damai dan bermartabat.
- Menyerukan media, khususnya wartawan gereja, untuk melaksanakan tugas jurnalistik dengan integritas moral—memberitakan kebenaran tanpa kehilangan kasih.
- Menghadirkan narasi teologis bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah, yang harus dipakai untuk melayani rakyat, bukan menindas mereka.
Penutup: Politik sebagai Amanah, Bukan Pangkat
Akhirnya, baik sebagai Ketua Umum PWGI maupun sebagai teolog, saya ingin menegaskan: politik adalah amanah, bukan pangkat. DPR ada bukan untuk menara gading, melainkan untuk menjadi jembatan rakyat. Pemerintah ada bukan untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan untuk mengabdi pada keadilan. Dan rakyat, pada akhirnya, bukan sekadar massa di jalanan, tetapi saudara sebangsa yang sedang mencari ruang hidup yang lebih adil.
Kekuasaan boleh berganti, parlemen boleh dibubarkan dan dipilih ulang, tetapi jeritan keadilan akan selalu bergema. Tugas kita bukan menutup telinga, melainkan merendahkan hati. Sebab, seperti kata seorang filsuf, “Negara yang menutup diri dari kritik rakyatnya sesungguhnya sedang menggali liang kuburnya sendiri.”
Oleh: Dharma Leksana, S.Th., M.Si ,
Dharma Leksana, S.Th., M.Si. adalah seorang jurnalis senior dan juga praktisi media daring yang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Dharma Leksana Media Grup, sebuah perusahaan media yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ia dikenal karena memiliki sekitar 58 media online di bawah naungannya.(Company House Indonesia)
- Ia juga aktif dalam organisasi pewarta gereja, yaitu menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI).(YouTube, detik-news.com)
- Baru-baru ini, Dharma Leksana merilis buku berjudul Buku Panduan Menulis Berita di Media Online: Jurnalisme Digital, yang ditulis khusus untuk memperkuat kompetensi jurnalistik digital, terutama bagi kalangan pewarta gereja. Buku ini menyediakan panduan praktis, menyajikan teknik menulis yang efektif, strategi SEO, penggunaan multimedia, etika jurnalistik, hingga penyuntingan yang baik.(detik-news.com)

📰 Direktur Utama PT Dharma Leksana Media Group
Dharma Leksana, S.Th., M.Si. adalah pendiri dan Direktur Utama dari PT Dharma Leksana Media Group, sebuah perusahaan media yang berbasis di Jakarta Pusat. Perusahaan ini menaungi sekitar 58 media online yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Media-media tersebut mencakup portal berita nasional hingga lokal, serta memiliki fokus khusus pada pemberitaan keagamaan, sosial, dan budaya. (jabarindo.com)
🏛️ Peran dalam Organisasi Media dan Keagamaan
Selain peranannya di perusahaan media, Dharma Leksana juga aktif dalam organisasi keagamaan dan media. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI), sebuah organisasi yang berfokus pada pemberitaan gereja di era digital. Dalam kapasitas ini, ia berkontribusi dalam mengembangkan jurnalisme digital yang beretika dan informatif. (bicaranusantara.com)
📚 Karya Tulis dan Buku
Dharma Leksana juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Beberapa bukunya yang telah diterbitkan antara lain:
- “Panduan Menulis Berita di Media Online: Jurnalisme Digital”
- “Menulis Berita Sesuai Kaidah Jurnalistik”
- “Homiletika di Era Digital”(detik-news.com, JABARKU KEREN)
Buku-buku tersebut memberikan panduan praktis bagi para jurnalis dan pewarta gereja dalam menghadapi tantangan jurnalisme di era digital. (bicaranusantara.com)
🎥 Kegiatan dan Dukungan dalam Acara Keagamaan
Sebagai Ketua Umum PWGI, Dharma Leksana turut mendukung dan menyukseskan berbagai acara keagamaan, seperti Sidang Raya XVIII Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada tahun 2024. Ia aktif dalam memfasilitasi komunikasi dan informasi terkait acara tersebut melalui media yang dikelolanya. (YouTube)
🌐 Komitmen terhadap Pluralisme dan Kedamaian
Dharma Leksana juga dikenal atas komitmennya terhadap pluralisme dan kedamaian. Dalam berbagai kesempatan, ia mengajak masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga kedamaian, terutama dalam konteks keberagaman Indonesia. Misalnya, dalam menyambut bulan Ramadan, ia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mengajak umat untuk menjaga kedamaian dan ketentraman bersama. (jabarindo.com, jabarindo.com)
📚 Karya Tulis Dharma Leksana
- Buku “Homiletika di Era Digital” (2025)
Buku ini menyajikan pendekatan kontemporer dalam menyampaikan Firman Tuhan melalui media digital. Penulis menyoroti pergeseran homiletika dari mimbar fisik menuju ruang digital sebagai suatu transformasi teologis dan kultural yang tidak terhindarkan di abad ke-21. Dengan menggabungkan riset ilmiah, refleksi teologis, dan strategi komunikasi modern, buku ini memandu para pendeta agar mampu hadir secara otentik, relevan, dan etis di tengah ekosistem media sosial dan platform digital seperti YouTube, TikTok, podcast, dan Instagram . - Buku “Panduan Menulis Berita di Media Online”
Buku ini merupakan panduan praktis bagi para jurnalis dan pewarta gereja dalam menghadapi tantangan jurnalisme di era digital. Buku ini menyediakan panduan praktis, menyajikan teknik menulis yang efektif, strategi SEO, penggunaan multimedia, etika jurnalistik, hingga penyuntingan yang baik .
📰 Kontribusi dalam Media dan Keagamaan
- Pendiri dan Direktur Utama PT Dharma Leksana Media Group
Dharma Leksana adalah pendiri dan Direktur Utama dari PT Dharma Leksana Media Group, sebuah perusahaan media yang berbasis di Jakarta Pusat. Perusahaan ini menaungi sekitar 58 media online yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Media-media tersebut mencakup portal berita nasional hingga lokal, serta memiliki fokus khusus pada pemberitaan keagamaan, sosial, dan budaya. - Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI)
Selain peranannya di perusahaan media, Dharma Leksana juga aktif dalam organisasi keagamaan dan media. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia (PWGI), sebuah organisasi yang berfokus pada pemberitaan gereja di era digital. Dalam kapasitas ini, ia berkontribusi dalam mengembangkan jurnalisme digital yang beretika dan informatif. - Partisipasi dalam Acara Keagamaan
Sebagai Ketua Umum PWGI, Dharma Leksana turut mendukung dan menyukseskan berbagai acara keagamaan, seperti Sidang Raya XVIII Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada tahun 2024. Ia aktif dalam memfasilitasi komunikasi dan informasi terkait acara tersebut melalui media yang dikelolanya.