KARAWANG, JAWA BARAT – Gelombang ketidakpuasan masyarakat Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, kembali memuncak. Puluhan warga, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda berbondong-bondong mendatangi Kantor Kecamatan Banyusari pada Jumat (28/8/2026) untuk menyampaikan mosi ketidakpercayaan terhadap hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah disahkan sebelumnya. Warga menilai proses tersebut tidak transparan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedatangan warga ini merupakan bentuk desakan agar pihak terkait segera mengulang seluruh proses pemilihan anggota BPD Desa Pamekaran dari awal. Masyarakat menekankan bahwa hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 16 warga yang berniat maju menjadi calon anggota BPD, namun peluang tersebut seakan tertutup akibat proses yang dianggap tertutup dan penuh keputusan sepihak.
Salah satu tokoh masyarakat, Ustaz Khoerudin, yang juga berniat mencalonkan diri sebagai anggota BPD, menyampaikan kekecewaannya yang mendalam. Ia mengaku sudah sejak lama bermaksud mendaftar dan bahkan telah menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa Pamekaran. Namun, jawaban yang diterima justru menyatakan pendaftaran keanggotaan BPD belum dibuka.
“Saya sendiri sudah berniat mencalonkan diri jauh-jauh hari sebelumnya dan sudah menanyakan kepada Kepala Desa Pamekaran. Namun beliau menyatakan belum ada pendaftaran keanggotaan BPD dibuka,” ungkap Ustaz Khoerudin.
Ia sangat menyayangkan sikap Kepala Desa yang dinilai tidak membuka transparansi kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam memberikan kesempatan bagi warga yang berkeinginan berkontribusi untuk desa. “Kami ingin adanya perubahan dan perbaikan terkait keanggotaan BPD Desa Pamekaran agar benar-benar mewakili aspirasi seluruh warga,” tegasnya.
Kecurigaan warga semakin menguat dengan adanya dugaan konspirasi politik yang melingkupi keanggotaan BPD tersebut. Salah satu tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan dugaan bahwa susunan anggota BPD yang telah disahkan disusun berdasarkan kepentingan tertentu, terutama terkait pengelolaan anggaran pemerintah yang masuk ke Desa Pamekaran.
“Diduga ada konspirasi politik terkait anggaran-anggaran pemerintah yang turun di Desa Pamekaran bisa dikondisikan dengan orang-orang dekat, termasuk segelintir anggota BPD yang pro kepada dirinya,” ungkap tokoh masyarakat tersebut dengan nada serius.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat secara bulat menyampaikan permohonan agar pihak Kecamatan dapat memediasi pertemuan kembali antara perwakilan masyarakat dengan Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Pamekaran. Warga menuntut kejelasan, keterbukaan, serta proses pemilihan yang benar-benar demokratis, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku demi kepentingan seluruh warga Desa Pamekaran.
Redaksi: Rochman.E.S
About the Author
