Detik-news.com – Jakarta – Mantan petinggi Polri, Komjen Pol (P) Dr. (HC) Drs. Dharma Pongrekun, M.M., M.H., menyampaikan keprihatinannya atas kondisi bangsa yang dinilainya sedang berada dalam keadaan darurat. Dalam keterangannya, Dharma mengingatkan bahwa Indonesia seutuhnya adalah milik rakyat Indonesia, serta menyerukan kewaspadaan terhadap agenda global yang dianggap berbahaya bagi kedaulatan bangsa.
Dharma membuka pernyataannya dengan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, korban meninggal dalam aksi unjuk rasa beberapa hari lalu. Menurutnya, tragedi tersebut merupakan konsekuensi logis dari akumulasi jeritan rakyat yang terhimpit oleh sistem yang berjalan saat ini.
“Peristiwa yang terjadi adalah akibat penerapan sistem kapitalis dalam berbangsa dan bernegara. Sistem ini bertentangan dengan nilai luhur Pancasila karena tidak pernah berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menilai unjuk rasa yang belakangan muncul dipicu oleh sistem ketatanegaraan yang telah melenceng jauh dari cita-cita dan tujuan luhur Proklamasi Kemerdekaan. Dharma menegaskan bahwa cita-cita Proklamasi adalah membangun negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Namun, menurutnya, penyelenggara negara justru hanyut dalam arus globalisasi yang membuka jalan bagi “penjajahan gaya baru” melalui penerapan sistem kapitalis. “Agenda global ini tidak berpihak pada rakyat dan harus kita waspadai. Rakyat harus bersatu menolak kebijakan-kebijakan brutal yang lebih berpihak kepada agenda global daripada kepentingan bangsa sendiri,” tambahnya.
Mengutip adagium salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi), Dharma menyerukan agar pemimpin negeri tidak mengkhianati rakyat. Ia mengingatkan bahwa pemerintah sejatinya adalah pelayan rakyat, bukan pihak yang minta dilayani. Kritik juga dialamatkan kepada DPR, yang menurutnya belum sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan turut melanggengkan sistem kapitalis.
Dharma menyoroti empat hal yang harus dicegah melalui penerapan sistem berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yakni:
- Kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar;
- Penguasaan kekayaan alam dan sumber daya strategis oleh segelintir orang atau korporasi besar;
- Hilangnya kedaulatan politik dan ekonomi;
- Rakyat kehilangan kendali atas arah perjalanan bangsa.
Meski begitu, ia menegaskan masih ada harapan. “Kesadaran adalah kunci utama. Persatuan kita adalah kekuatan, suara rakyat adalah bentuk perlawanan. Rakyat harus bangkit dan berani menyuarakan aspirasi demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Dalam pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Dharma mendesak agar cita-cita Proklamasi dikembalikan ke jalur semula untuk mewujudkan keadilan sosial. Ia juga mengingatkan DPR agar berhenti membuat undang-undang “pesanan” pemodal besar yang melemahkan kedaulatan bangsa.
(Dh.L./Red.***)
About the Author
